Februari 19, 2026

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Singkawang Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah 2026

Singkawang Kalbar// Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersama Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Kehadiran keduanya didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Singkawang. Tampak diantaranya Ketua DPRD Singkawang, Kajari Singkawang, Dandim 1202/Skw dan Kapolres Singkawang.Keduanya bersama Forkopimda tampak berjalan kaki menuju pintu masuk utama SICC.

Kedatangan mereka disambut penampilan marching band yang membawakan lagu-lagu nasional.

Suasana keakraban tampak saat sejumlah kepala daerah saling bersalaman dan berfoto bersama.Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045″.

Rakornas 2026 merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam percepatan program prioritas nasional.Dalam Rakornas tersebut, Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber pada sejumlah sesi tematik.

Pembahasan meliputi kebijakan strategis di bidang ekonomi, investasi, dan energi, serta penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis.Selain itu, peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi perhatian dalam rangka pengamanan, penegakan hukum, serta pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.Sumber : Humas Singkawang.(Ary)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *